Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, Han Dong-hoon, telah mengundurkan diri sebagai ketua partai, di tengah konflik yang memanas di internal partai tersebut, setelah parlemen Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer 3 Desember.

Han menyebutkan dalam konferensi pers pada hari Senin (16/12) bahwa dirinya tidak mungkin lagi melaksanakan tugas sebagai pimpinan partai akibat runtuhnya Komite Tertinggi. Dimana kelima anggota Komite Tertinggi partai tersebut telah menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah pemungutan suara pemakzulan Yoon pada hari Sabtu (14/12) lalu.

Han mundur dalam 146 hari setelah ia terpilih sebagai ketua partai dalam konvensi nasional PPP pada tanggal 23 Juli lalu. 

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat atas dampak yang mereka alami akibat insiden darurat militer oleh Yoon, dan juga kembali meminta maaf kepada para pendukung partainya karena pemakzulan Yoon. 

Mengutip deklarasi darurat militer oleh Yoon dan pembatalan oleh parlemen, Han mengatakan bahwa para pemimpin dan anggota parlemen partai berkuasa pun bersama rakyat turut memimpin untuk mencegah pemberlakukan darurat militer ilegal dari presiden yang dihasilkan dari partainya. Dimana ia menegaskan bahwa upaya serupa adalah semangat konservatif yang sebenarnya. 

Han menambahkan bahwa ia tetap tidak menyesali posisinya untuk menyetujui pemakzulan Yoon, karena ia telah memutuskan bahwa apa pun yang terjadi, ia tidak akan mengkhianati Republik Korea Selatan dan kedaulatan rakyatnya.