Setelah mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol diloloskan oleh parlemen Korea Selatan, pernyataan pemerintah terhadap pengiriman selebaran anti-Korea Utara oleh kelompok anti-Pyongyang mengalami perubahan. 

Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Young-ho mengatakan pada hari Senin (16/12) bahwa pihaknya tengah berupaya untuk menangani masalah pengiriman selebaran anti-Korea Utara sambil mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat Korea Selatan. 

Ditambahkan pula, pihaknya telah meminta pertimbangan dengan hati-hati kepada kelompok anti-Korea Utara pada tanggal 12 Desember lalu, terkait pengiriman selebaran anti-Pyongyang.

Hingga saat ini, Kementerian Unifikasi menyatakan bahwa pihaknya tengah menangani masalah pengiriman selebaran anti-Korea Utara dari segi jaminan kebebasan berekspresi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, perubahan pernyataan Kementerian Unifikasi itu ditafsirkan sebagai upaya untuk menurunkan risiko situasi yang tidak diinginkan antara dua Korea, karena dinamika politik dalam negeri saat ini sebagai buntut dari pemakzulan presiden yang masih berlangsung. 

Menteri Kim mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya keras untuk menangani situasi di Semenanjung Korea dengan stabil.