Partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan tengah berdebat sengit mengenai pengungkapan kebenaran terkait insiden darurat militer 3 Desember oleh Presiden Yoon, dan risiko yudisial terhadap ketua partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), Lee Jae-myung. 

Dalam rapat pleno Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional (DPR) pada hari Rabu (18/12), Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengklaim bahwa upaya Lee Jae-myung yang mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses persidangan pemakzulan Presiden Yoon, merupakan kesengajaan untuk menunda persidangannya sendiri.

Seorang anggota PPP Cho Bae-sook memprotes bahwa Lee Jae-myung terus mengambil tindakan untuk menunda proses persidangannya. Dilanjutkan bahwa putusan sidang pengadilan tingkat yang pertama yang seharusnya telah dibuat dalam 6 bulan, baru saja diambil setelah membutuhkan waktu selama 2 tahun 2 bulan. Dimana selanjutnya Lee Jae-myungsedang mengajukan banding untuk sidang pengadilan yang kedua.

Di sisi lain, partai oposisi terus menyerukan otoritas penyelidikan untuk melakukan investigasi dengan cepat, terkait kasus pemberlakuan darurat militer.