Ketua DPR Majelis Nasional, Woo Won-shik yang mengusulkan penyelidikan parlementer terkait deklarasi darurat militer, meminta partai-partai politik untuk menyerahkan daftar anggota komite khusus untuk proses penyelidikan tersebut.

Ia berencana untuk mengumpulkan pendapat termasuk daftar anggota komite khusus dan objek penyelidikan hingga hari Jumat (20/12) besok. Kemudian rencana penyelidikan parlementer akan disetujui dalam rapat pleno pada tanggal 27 Desember, sehingga penyelidikan bisa mulai dijalankan paling cepat awal bulan depan.

Diketahui komite khusus penyelidikan itu beranggotakan sekitar 20 orang dan akan dipimpin oleh anggota parlemen Ahan Gyu-back yang sempat menjadi ketua ruang situasi Partai Demokrat Korea selama masa darurat militer.

Sebelumnya, Ketua DPR Majelis Nasional menyebutkan perlunya kesaksian terbuka dari Presiden Yoon Suk Yeol.

Menurutnya, jika komite khusus penyelidikan parlementer memutuskan untuk memanggil Presiden Yoon sebagai saksi, maka dirinya harus hadir. Jika tidak berkehendak, maka kewenangan untuk perintah pendampingan akan digunakan untuk memastikan presiden hadir dan memberikan kesaksian.

Sementara itu Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengklaim, bahwa pemanggilan kesaksian tersebut berpotensi mengganggu penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung oleh kepolisian dan kejaksaan atau mengurangi efektivitasnya.

Sedangkan Partai Demokrat Korea (DP) tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelidikan tersebut secara independen demi hak rakyat untuk mengetahui informasi yang jelas.

Penyelidikan parlementer dapat dilaksanakan tanpa persetujuan PPP jika lebih dari seperempat anggota parlemen mengajukannya.