Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi pada hari Kamis pagi (19/12).

Rapat pleno tersebut adalah pertemuan rutin bagi para hakim konstitusi untuk membahas berbagai isu terkait sejumlah kasus yang sedang diproses.  

Karena rapat itu merupakan rapat pertama yang diadakan sejak kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang diterima pada tanggal 14 Desember, tampaknya pengiriman dokumen yang dikirimkan kepada Presiden Yoon oleh MK diperkirakan turut dibahas.

Sebelumnya, MK telah mengirimkan surat keputusan pemakzulan ke Kantor Presiden melalui pos, namun surat tersebut diproses sebagai 'tidak ada penerima'. 

Selain itu, dokumen-dokumen seperti notulen rapat kabinet dan perintah darurat militer juga dikirimkan ke kediaman presiden, namun Kantor Keamanan Presiden menolak untuk menerimanya.

Oleh karena itu, MK sedang mempertimbangkan bahwa dokumen yang dikirim telah diterima meskipun pihak bersangkutan menolaknya. 

Selain itu, MK sekali lagi menegaskan bahwa mereka tidak akan menyiarkan terkait proses pembicaraan kasus pemakzulan presiden secara langsung.

Masyarakat umum dapat menghadiri sidang dan media dapat meliputnya, namun siaran langsung tidak akan dilakukan demi menjaga ketertiban di ruang sidang. Sebagai gantinya, rekaman video akan disediakan setelah sesi pembicaraan selesai.