Presiden Yoon Seok Yeol tidak menerima dokumen terkait kasus pemakzulan yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memicu kekhawatiran bahwa persidangan terhadap Yoon berpotensi akan tertunda.

Di tengah situasi serupa, para hakim MK menggelar pertemuan pada hari Kamis (19/12) dan memutuskan untuk mengumumkan sikap mereka pada pekan depan.

Pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin bagi para hakim MK untuk membahas isu-isu terkait kasus-kasus yang sedang diproses, dan diadakan untuk pertama kalinya setelah pemakzulan Presiden Yoon pada 14 Desember lalu.

Menurut MK, semua dokumen terkait persidangan pemakzulan yang dikirimkan kepada Presiden Yoon hingga saat ini belum diterima atau telah dikembalikan.

Oleh karena itu, MK akan mengumumkan apakah dokumen yang telah dikirimkan tersebut akan diakui sebagai 'pengiriman yang dianggap diterima' pada tanggal 23 Desember mendatang.

Sebelumnya, MK telah mengirimkan dokumen terkait, termasuk keputusan pemakzulan kepada Presiden Yoon melalui pengiriman elektronik dan pos beberapa kali sejak tanggal 16 Desember lalu. Namun surat tersebut diproses sebagai 'tidak ada penerima'. 

Selain itu, dokumen-dokumen seperti notulen rapat kabinet dan perintah darurat militer juga dikirimkan ke kediaman presiden, namun Kantor Keamanan Presiden menolak untuk menerimanya.

Diperkirakan Presiden Yoon sengaja menghindari penerimaan dokumen itu untuk menunda proses persidangan pemakzulan.

Selain itu, MK sekali lagi menegaskan bahwa mereka tidak akan menyiarkan terkait proses pembicaraan kasus pemakzulan presiden secara langsung.

Masyarakat umum dapat menghadiri sidang dan media dapat meliputnya, namun siaran langsung tidak akan dilakukan demi menjaga ketertiban di ruang sidang. Sebagai gantinya, rekaman video akan disediakan setelah sesi pembicaraan selesai.