Parlemen Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi telah meloloskan mosi untuk memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo.

Dalam sidang pleno di Majelis Nasional pada hari Jumat (27/12), 192 anggota parlemen yang hadir memberikan suara untuk mosi pemakzulan Han, dan tidak ada 1 pun yang menentang. Jumlah tersebut dari total 300 anggota parlemen yang terdaftar.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara tersebut dan keluar dari ruangan sidang. Dimana anggota parlemen dari PPP kemudian menggelar aksi protes di luar ruang sidang. 

Perdana Menteri Han telah menjadi penjabat presiden selama hampir dua minggu sejak parlemen memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 14 Desember lalu atas deklarasi darurat militer 3 Desember.

Mosi pemakzulan tersebut menuduh Han, dalam perannya sebagai penjabat presiden, menolak penyelidikan khusus yang menargetkan dekrit darurat militer Yoon dan tuduhan terhadap Ibu Negara Kim Keon-hee, serta menolak untuk melantik 3 calon Hakim Konstitusi yang saat ini masih kosong.

Mosi tersebut juga menuduh Han sebagai perdana menteri, bertindak sebagai kaki tangan aksi pemberontakan yang bersedia atau diam-diam mengacu pada upaya darurat militer 3 Desember.

Prosedur pemakzulan Han masih menjadi perdebatan. Karena PPP telah menyatakan bahwa mosi untuk memakzulkan penjabat presiden membutuhkan partisipasi dua pertiga anggota parlemen yang hadir untuk memenuhi kuorum. Sementara Partai Demokrat (DP) bersikeras bahwa mayoritas sederhana dari 151 suara telah cukup karena Han menjabat sebagai perdana menteri.

Setelah Ketua DPR Woo Won-shik mengumumkan sesaat sebelum pemungutan suara bahwa mayoritas sederhana 151 suara telah cukup untuk memakzulkan Han, anggota parlemen dari PPP melakukan protes di sekitar podium, sementara anggota parlemen dari pihak oposisi mulai memberikan suara mereka. Setelah memboikot mosi tersebut, PPP keluar dari ruang sidang tak lama setelah mereka mulai menghitung suara.