Perselisihan antara partai berkuasa dan oposisi semakin sengit pada hari Senin (06/01), bertepatan dengan hari terakhir masa berlaku surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon atas dugaan aksi pemberontakan dengan mendeklarasikan darurat militer 3 Desember.

Sebanyak 30 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa berkumpul di depan kediaman presiden untuk mencegah penangkapan Presiden Yoon oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Kubu pimpinan partai berkuasa itu pun mengecam partai oposisi, Partai Demokrat (DP), CIO dan Kepolisian, karena badan-badan investigasi itu bekerja sama dengan DP yang terlibat dalam upaya untuk merusak tatanan dan sistem peradilan. 

Terlebih lagi, PPP juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan sidang pemakzulan presiden Yoon dengan adil dan independen.

Sementara itu, DP menyebut Kepala CIO, Oh Dong-woon tidak menjalankan tugas dengan baik, karena CIO menyerahkan pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon ke pihak Kepolisian. 

Tidak hanya itu, partai oposisi itu juga mengkritik keras Penjabat Presiden Choi Sang-mok yang tidak memerintahkan Dinas Keamanan Presiden untuk mematuhi surat perintah penangkapan itu. Sehingga DP meminta Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Jong-joon untuk segera dicopot dari jabatannya.  

Sementara itu sejumlah anggota parlemen dari DP telah mengunjungi Kantor Kepolisian untuk berulang kali mendesak penangkapan Presiden Yoon dengan segera.