Sehubungan dengan eksekusi surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, perselisihan antara partai berkuasa dan oposisi masih berlanjut.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mendesak Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) untuk menyerahkan investigasi Presiden Yoon kepada pihak kepolisian. 

PPP mengkritik CIO yang menarik kembali permintaan eksekusi surat perintah penangkapan Yoon setelah menyerahkannya kepada kepolisian.

PPP juga mengkritik partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP) yang menyatakan akan menggugat Penjabat Presiden Choi Sang-mok dengan tuduhan kelalaian dalam melaksanakan tugas karena tidak menangani Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres/PSS) dalam proses eksekusi surat perintah penahanan presiden.

Sementara itu, DP menyatakan bahwa CIO gagal menangkap Presiden Yoon dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam surat perintah penahanan dengan menghabiskan waktu satu minggu.

Konflik dan perselisihan antara partai berkuasa dan oposisi diperkirakan akan dibahas dalam sesi tanya jawab di komisi urusan legislasi dan hukum hari Selasa (07/01) ini.