Penjabat Presiden Choi Sang-mok menggunakan hak vetonya pada hari Selasa (14/01) untuk membatalkan pengesahan RUU yang akan memperpanjang subsidi pemerintah untuk pendidikan sekolah menengah selama tiga tahun ke depan.

Dalam rapat kabinet pada hari Senin (13/01), Choi menekankan bahwa veto tersebut bukan berarti pemerintah menolak untuk memberikan dukungan pendidikan gratis, namun ia meminta kepada parlemen Majelis Nasional untuk meninjau kembali hal tersebut agar menghasilkan alternatif kebijakan yang lebih baik.

Sebelumnya, partai oposisi utama Partai Demokrat (DP) mengajukan RUU untuk merevisi Undang-Undang Subsidi Pendidikan Lokal dan mengesahkannya secara sepihak di Majelis Nasional pada 31 Desember.

RUU tersebut akan memperpanjang masa subsidi tiga tahun dimana pemerintah pusat dan daerah berbagi anggaran untuk memberikan layanan pendidikan sekolah menengah secara gratis dengan dinas pendidikan daerah. 

Kementerian Pendidikan dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah meminta peninjauan kembali RUU tersebut.

Choi mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menyediakan anggaran sebesar 72,3 triliun won, atau sekitar 49,5 miliar dolar AS, untuk pendidikan lokal pada tahun 2025, dengan meningkat 34 triliun won dari tahun lalu.

Ia mengatakan jika dana tersebut digunakan secara efektif, maka pemerintah daerah akan memiliki anggaran yang cukup untuk menutupi biaya pendidikan sekolah menengah secara gratis.

Namun jika pemerintah menyediakan anggaran tambahan, maka hal itu akan mempersulit manajemen fiskal nasional yang efisien dan hanya akan menambah beban masyarakat.