Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengungkapkan pihaknya pasti akan meminta pertanggung jawaban secara politik dan hukum kepada Kantor Investigasi Korupsi (CIO) atas penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, dengan mengatakan bahwa badan tersebut telah bersekongkol dengan partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP). 

Juru bicara senior PPP Shin Dong-wook memaparkan hal itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (15/01), bahwa meskipun CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki tuduhan aksi pemberontakan, namun badan itu bahkan meminta pengeluaran surat perintah penangkapan kepada Pengadilan Distrik Barat Seoul, menggantikan Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang justru memiliki wewenang kasus tersebut. 

Disebutkan pula bahwa dalam surat perintah penangkapan kedua, tidak mencakup Pasal 110 dan 111 UU Hukum Acara Pidana. Sehingga pelaksanaan surat perintah oleh CIO tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Instalasi Militer. 

Di sisi lain, DP mengakui penangkapan Yoon sebagai langkah pertama menuju pemulihan tatanan konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum.

Ketua fraksi DP Park Chan-dae mengatakan meskipun penangkapan itu terjadi jauh lebih lambat dari seharusnya, namun dipastikan bahwa keadilan dan kekuatan rakyat masih hidup di negara ini.