Partai Kekuatan Rakyat (PPP) melaporkan Kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), Oh Dong-woon dan Kepala Badan Investigasi Nasional Kepolisian, Woo Jong-soo ke Kejaksaan Korea Selatan, terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol.

Juru Bicara Fraksi PPP, Park Soo-min, mengunjungi Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada hari Rabu (15/01) pukul 17:00 dan menyerahkan laporan tersebut dengan mengatakan, meski PPP telah memberikan rekomendasi dan seruan, namun pelanggaran hukum tetap terjadi.

Jubir Park menjelaskan bahwa Kepala CIO Oh dan Kepala Bareskrim Woo diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penangkapan dan penahanan ilegal, serta pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Fasilitas Militer.

Sebelumnya, pimpinan PPP termasuk Ketua Komite Darurat PPP Kwon Young-se dan Ketua Fraksi Kweon Seong-dong, dalam rapat pleno partai yang diadakan setelah penangkapan Presiden Yoon, mengumumkan bahwa pihaknya akan meminta pertanggungjawaban hukum dari CIO dan Badan Investigasi Nasional Kepolisian.

PPP juga menyerukan pengadilan untuk segera memproses kasus pelanggaran undang-undang pemilu yang melibatkan Ketua Partai Demokrat (DP), Lee Jae-myung karena ia pun tidak dapat dikecualikan dari proses hukum yang tegas.