Penangkapan terhadap Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat dan belum pernah terjadi sebelumnya, berdampak pada dunia politik.

Sehari setelah penangkapan Presiden Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pada hari Kamis (16/01), mengkritik Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) serta Partai Demokrat (DP).

Menurut partai berkuasa itu, CIO yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindak kejahatan pemberontakan telah melakukan tindakan ilegal sejak pengajuan hingga pelaksanaan surat perintah penangkapan, bahkan CIO juga melakukan pemalsuan dokumen izin masuk ke kediaman resmi presiden. 

PPP menyebut hal-hal tersebut sebagai penipuan terhadap publik dan pelanggaran supremasi hukum.

Ketua Komite Darurat PPP, Kwon Young-se mengatakan, jika mereka sendiri mengabaikan prosedur secara keseluruhan, maka masyarakat tidak mungkin menerima hasil penyelidikannya, sehingga CIO pada dasarnya melakukan kudeta yudisial.

Kwon juga menuding bahwa di belakang semua masalah itu ada Partai Demokrat yang memanfaatkan kekacauan politik untuk menekan CIO dan polisi. Ditambahkan, bahwa seperti hal proses hukum terhadap Presiden Yoon, proses hukum terhadap Ketua DP, Lee Jae-myung terkait pelanggaran Undang-Undang Pemilu Publik pun harus dijalankan dengan cepat.

Sementara itu, DP menilai penangkapan Presiden Yoon sebagai sinyal pemulihan tatanan konstitusional dan langkah menuju normalisasi negara.

Dengan menyebut surat tulisan tangan Presiden Yoon yang menyatakan "darurat militer bukanlah kejahatan", DP mendesak CIO untuk segera menahan dan menyelidiki Presiden Yoon untuk membongkar seluruh skenario aksi pemberontakan.

Terhadap PPP yang sedang membahas RUU jaksa khusus, DP menyerukan untuk segera membentuk tim jaksa khusus pemberontakan.