Sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berjalan meski Yoon tidak hadir.

Sidang pemakzulan dengan agenda mendengarkan keterangan kedua dari pihak parlemen selaku penggugat, berlangsung selama lebih dari tiga jam tanpa kehadiran Yoon pada hari Kamis (16/01).

Pihak parlemen menuntut pemecatan Presiden Yoon kepada MK karena Yoon telah mengancam keselamatan masyarakat saat mendeklarasikan darurat militer 3 Desember.

Ditambahkan pula, proses dan isi darurat militer melanggar hukum dan konstitusi, dimana Yoon tidak memiliki tekad untuk mematuhi konstitusi dan terus melontarkan komentar-komentar yang diduga akan mengumumkan darurat militer tambahan jika ia kembali menjabat sebagai presiden.

Sedangkan pihak Presiden Yoon mengklaim bahwa deklarasi darurat militer terpaksa dipilih untuk menegakkan dasar demokrasi dan merebut kekuasan partai oposisi yang didapatkan melalui jalur pemilu ilegal.

Sementara itu tim kuasa hukum Presiden Yoon meminta untuk menangguhkan sidang mendengarkan keterangan kedua, namun MK tetap menggelar sidang pemakzulan karena tidak ada alasan kuat untuk mengubah jadwal.

MK menambahkan jadwal sidang mendengarkan keterangan sebanyak tiga kali lagi telah ditetapkan selain jadwal sidang mendengarkan keterangan yang sudah ada.

Selanjutnya, 6 orang yang mencakup mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Wakil Direktur Pertama Badan Intelijen Nasional (NIS) Hong Jang-won Kepala Badan Kepolisian Nasional Cho Ji-ho, Komandan Perang Khusus Angkatan Darat Kwak Jong-geun, Kepala Komando Pertahanan Ibukota Lee Jin-woo, dan Komandan Intelijen Militer Yeo In-hyeong ditetapkan sebagai saksi dalam sidang pemakzulan.

Pihak Yoon memprotes jadwal yang ditentukan sangat ketat, namun MK menyebut tidak akan merevisi jadwalnya karena telah ditetapkan melalui pembahasan yang komprehensif.

MK diketahui telah mengambil bukti CCTV dari gedung parlemen dan kantor KPU Korea pada saat darurat militer tanggal 3 Desember lalu sebagai bukti.

Selain itu, MK juga akan menyelidiki daftar warga negara Cina yang pernah berada di Institut Pendidikan Pemilu tahun 2020 lalu yang diduga sebagai peretas Cina atas perintah dari Yoon.