Tim kuasa hukum Presiden Yoon Suk Yeol mengkritik keras penerbitan surat perintah penahanan praperadilan oleh pengadilan terhadap Yoon, dengan mengatakan bahwa supremasi hukum telah mati dan kesadaran hukum telah hilang.
 
Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (19/01), tim pembela Yoon berpendapat bahwa penyelidikan oleh Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) sangat tidak memadai dan tidak cukup untuk membenarkan penahanan praperadilan terhadap presiden.
 
Pernyataan itu muncul tidak lama setelah Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan praperadilan untuk Yoon atas upayanya menerapkan darurat militer 3 Desember tahun lalu, dengan alasan kekhawatiran bahwa tersangka dapat menghilangkan barang bukti.
 
Sembari mengecam keputusan pengadilan, tim hukum Yoon mengatakan CIO dan lembaga peradilan harus menyampaikan alasan penerbitan izin yang dapat diterima masyarakat, seraya menambahkan bahwa Yoon dan pengacaranya tidak akan pernah menyerah.
 
Terkait pendukung Yoon yang memasuki gedung pengadilan untuk memprotes surat perintah tersebut, tim kuasa hukum menyatakan kekhawatirannya terhadap para pengunjuk rasa dan menekankan bahwa bentrokan fisik antara polisi dan warga tidak boleh terjadi.