Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol yang saat ini ditahan praperadilan atas tuduhan seputar deklarasi darurat militernya Desember tahun lalu, muncul di persidangan untuk pertama kalinya, di mana ia diberi kesempatan untuk berbicara di sidang pada hari Selasa (21/01).
 
Yoon memberi tahu para hakim bahwa ia telah hidup dengan satu keyakinan teguh mengenai demokrasi liberal dan meminta pengadilan sebagai lembaga yang melindungi konstitusi, untuk memeriksa kasusnya secara menyeluruh.
 
Selama pemeriksaan oleh penjabat kepala Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, Moon Hyung-bae, Yoon membantah memerintahkan pemindahan anggota parlemen dari Majelis Nasional saat mereka berkumpul untuk memberikan suara pada mosi pencabutan dekrit darurat militernya.
 
Menanggapi tuduhan bahwa pasukan darurat militer dikerahkan ke parlemen dalam upaya untuk memblokir pemungutan suara pada mosi pencabutan, Yoon mengatakan pemungutan suara majelis bukanlah sesuatu yang dapat diblokir dan ia menarik pasukan militer setelah mosi tersebut disahkan.
 
Yoon membantah telah memberikan memo kepada menteri keuangan Choi Sang-mok yang memerintahkannya untuk menyusun anggaran untuk pengoperasian badan legislatif darurat, dengan mengatakan jika perintah tersebut diberikan, mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun adalah satu-satunya orang yang mungkin mengetahuinya.
 
Ia juga mengklaim tuduhan kecurangan pemilu bukanlah bagian dari teori konspirasi atau upaya tim pembelanya untuk membenarkan darurat militer.
 
Yoon mengatakan ada banyak kecurigaan tentang keadilan dalam sistem pemilu sebelum keputusan tersebut, dan bahwa tujuannya adalah untuk memeriksa sistem komputerisasi Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC), daripada memburu mereka yang terlibat dalam dugaan kecurangan.
 
Sementara itu, tim majelis mendesak pengadilan untuk membatasi argumen atas dugaan kecurangan pemilu, sembari menekankan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan masalah tersebut bukan masalah perselisihan di pengadilan.