Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang hadir dalam sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai saksi pada hari Kamis (23/01), membantah bahwa Yoon memerintahkan penangkapan para politisi pada malam darurat militer tanggal 3 Desember.

Ia membantah hal itu saat ditanya oleh tim kuasa hukum Majelis Nasional, yang bertanya apakah ia telah menelepon mantan Komandan Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung pada malam darurat militer untuk menyampaikan daftar subjek penangkapan.

Kim mengatakan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar politisi yang akan ditangkap, melainkan untuk memantau tokoh-tokoh yang dikhawatirkan akan melanggar dekrit tersebut.

Kim menjelaskan, ia awalnya memberi pengarahan kepada presiden bahwa hingga 60 ribu tentara dari semua unit militer di wilayah ibu kota perlu dimobilisasi untuk melaksanakan darurat militer dengan baik, namun Yoon mengatakan dekrit tersebut hanya dimaksudkan untuk membunyikan alarm terhadap kekuatan anti-negara, dengan memerintahkan pengerahan minimal 250 tentara.

Kim menambahkan bahwa pasukan tidak membawa peluru tajam dan bahwa mereka dikirim untuk menjaga ketertiban di Majelis Nasional, berbeda dengan tuduhan oleh tim hukum untuk Majelis bahwa pengerahan pasukan dimaksudkan untuk menghalangi anggota parlemen agar tidak meloloskan mosi untuk mencabut dekrit tersebut.

Sementara itu, isu utama lain yang diangkat dalam sidang hari Kamis adalah memo yang diberikan kepada Menteri Keuangan Choi Sang-mok pada malam darurat militer tentang pembentukan badan legislatif darurat.

Mahkamah Konstitusi sedang dalam proses untuk memverifikasi dugaan upaya Yoon untuk melumpuhkan parlemen, Kim mengatakan bahwa ia secara pribadi menulis memo tersebut untuk menegakkan kekuasaan legislatif atas dana cadangan selama darurat militer.

Yoon juga sempat bertanya kepada Kim secara langsung, mengingat mantan menteri tersebut menunjukkan kepadanya draf dekrit yang telah disiapkan pada malam hari tanggal 1 atau 2 Desember.

Presiden mengatakan bahwa ia membiarkan hal itu apa adanya meskipun ada kebutuhan untuk peninjauan hukum seperti yang seharusnya, karena ia menyadari kurangnya kelayakan karena darurat militer tidak akan berlangsung lebih dari satu hari.