Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa ia akan tetap berjalan bersama masyarakat dalam kondisi apapun, dimana deklarasi darurat militer adalah tugasnya sebagai presiden untuk memperbaiki urusan kenegaraan.
 
Menurut tim kuasa hukum Presiden Yoon Suk Yeol, Yoon mengatakan hal tersebut setelah ia resmi didakwa oleh kejaksaan. 
 
Sehubungan dengan dakwaan tersebut, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk membubarkan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). PPP juga akan mengatur hak investigasi oleh kejaksaan dan kepolisian.

PPP juga mendesak pengadilan untuk menerima permintaan jaminan oleh Yoon dan membatalkan dakwaan terhadap Yoon. 
 
Sementara itu Partai Demokrat Korea (DP) mengkritik PPP yang menolak sistem hukum dan juga mengatakan bahwa DP siap untuk menggelar pemilihan presiden baru.