Penjabat Presiden Choi Sang-mok meminta parlemen Majelis Nasional untuk mempertimbangkan kembali rancangan undang-undang (RUU) Jaksa Khusus Pemberontakan yang diusulkan oleh partai oposisi. 

Dalam sidang kabinet pada hari Jumat (31/01), Choi menyatakan bahwa ia menyesalkan RUU tersebut diloloskan secara sepihak oleh partai oposisi tanpa kesepakatan dengan partai berkuasa di sidang paripurna. 

Choi menjelaskan bahwa ia mempertimbangkan hal tersebut secara mendalam bersama para anggota kabinet, namun gagal mengeluarkan jawaban yang jelas karena penerapan sistem jaksa khusus pada saat ini tidak efektif. 

Pernyataan itu ditafsirkan karena sejumlah tokoh utama terkait darurat militer termasuk Presiden Yoon Suk Yeol telah ditahan, dan proses peradilan telah berjalan, sehingga penerapan sistem jaksa khusus tidak diperlukan.

Penjabat Presiden mengatakan bahwa masih ada unsur inkonstitusional di dalam RUU yang direvisi, dan juga ada potensi kebocoran rahasia negara termasuk operasi militer. Sehingga penerapan jaksa khusus terhadap Presiden Yoon dikhawatirkan berdampak negatif dari segi kepentingan negara. 

Choi selanjutnya menjelaskan bahwa krisis ekonomi dan provokasi Korea Utara juga berpengaruh pada keputusan pelaksanaan hak veto terhadap RUU tersebut, dimana ia menilai kebenaran kasus harus ditemukan melalui proses peradilan yang telah berlangsung, bukan pembentukan badan investigasi yang baru.  

Pada tanggal 31 Desember lalu, Penjabat Presiden Choi pernah meminta pertimbangan kembali parlemen terhadap RUU Jaksa Khusus  Pemberontakan pertama. 

Choi mendesak parlemen untuk menyediakan RUU Jaksa Khusus Pemberontakan melalui kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi pada tanggal 13 Januari lalu, namun empat hari kemudian, RUU Jaksa Khusus Pemberontakan kedua diloloskan sepihak oleh partai oposisi.