Sidang dengar pendapat sesi ketiga dari Komite khusus yang menyelidiki dugaan aksi pemberontakan di Majelis Nasional berlangsung di gedung parlemen pada hari Kamis (06/02).

Penjabat Presiden Choi Sang-mok, Perdana Menteri Han Duck-soo, dan sejumlah pihak lainnya turut hadir dalam sidang tersebut sebagai saksi.

Partai oposisi memfokuskan pertanyaan mengenai dugaan pembentukan badan legislatif darurat saat deklarasi darurat militer diberlakukan.

Penjabat Presiden Choi tetap mempertahankan argumennya bahwa ia menerima dokumen dari Presiden Yoon, namun tidak memeriksanya di tempat.

Partai oposisi juga menyoroti terkait penundaan pelantikan calon Hakim Konstitusi Ma Eun-hyeok yang dianggap tidak tepat.

Penjabat Presiden Choi menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan antara partai berkuasa dan oposisi pelantikan Ma dimana ia bersiap untuk melanjutkan proses tersebut jika sudah ada kesepakatan.

Sementara itu, Perdana Menteri Han mengungkapkan keprihatinan terkait polarisasi di masyarakat akibat kontroversi tentang Mahkamah Konstitusi dan menekankan pentingnya prosedur yang adil dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum sidang dimulai, Komite khusus mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Kepala Dinas Intelijen Yeon In-hyeong, dan mantan Kepala Dinas Informasi Noh Sang-won yang tidak hadir sebagai saksi.

Sebelumnya pada 5 Februari, Komite khusus berupaya untuk melakukan penyelidikan langsung di tempat yakni di pusat penahanan, lokasi Presiden Yoon Suk Yeol dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditahan, namun tidak terkabul karena penolakan pihak bersangkutan.