Sidang dengar pendapat sesi ketiga dari komite khusus yang menyelidiki dugaan aksi pemberontakan di Majelis Nasional Korea berlangsung pada hari Kamis (06/02) dengan dihadiri oleh Penjabat Presiden Choi Sang-mok.

Choi yang menghadiri sidang tersebut untuk pertama kali dicecar oleh anggota partai oposisi mengenai dokumen yang diserahkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol saat darurat militer 3 Desember lalu. 

Seorang anggota Partai Demokrat Korea (DP) Min Byoung-dug mengklaim bahwa catatan di dalam dokumen tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan dalam pemerintahan darurat militer dan membentuk badan legislatif sesuai keinginan Yoon.

Choi mengatakan bahwa ia tidak membaca dokumen pada waktu itu, dan juga tidak mematuhi instruksi di dalam catatan itu setelah mengetahui isinya. 

Sementara itu, para anggota dari partai berkuasa menekankan legitimasi terkait penundaan pengangkatan calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Ma Eun-hyeok dan mengkritik sikap MK yang sedikit condong.

Seorang anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Jang Dong-hyeok mengklaim bahwa tidak banyak masyarakat yang meyakini bahwa MK melakukan proses peradilan dengan netral dan adil.

PPP dan DP berargumen mengenai penyebab deklarasi darurat militer.

PPP menuntut amukan proses legislatif dan pemangkasan anggaran pemerintah oleh partai oposisi yang memicu deklarasi darurat militer, sedangkan DP mengkritik bahwa Yoon seharusnya membujuk partai oposisi dan bukan mendeklarasikan darurat militer.