Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada hari Kamis (06/02), dengan memeriksa sejumlah saksi kunci yang terlibat dalam deklarasi darurat militer 3 Desember.

Dalam sidang pemakzulan Yoon yang keenam itu, menghadirkan Kim Hyun-tae, Komandan Pasukan Khusus 707, Kwak Jong-geun, mantan Komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat, serta Park Chun-seop, Kepala Penasihat Ekonomi di Kantor Kepresidenan sebagai saksi.

Mantan Komandan Pasukan Khusus, Kwak Jong-geun dalam keterangannya menyatakan bahwa ia memahami perintah Presiden Yoon saat darurat militer sebagai instruksi untuk menarik keluar anggota parlemen. 

Ia menjelaskan bahwa Presiden Yoon mengatakan bahwa 'buka paksa pintunya dan tarik orang-orang yang ada di dalam.' Namun, ia menegaskan bahwa keputusan untuk menarik kembali pasukan khusus merupakan keputusannya sendiri, dan bukan atas perintah langsung dari Presiden Yoon maupun mantan Menteri Pertahanan Kim.

Sementara itu, Kim Hyun-tae, Komandan Pasukan Khusus 707 yang memimpin pasukan saat menerobos kaca gedung parlemen, mengungkapkan bahwa misi yang ia terima adalah 'memblokade parlemen',  yang menurutnya berarti menghalau ancaman musuh. 

Namun, ia juga menambahkan bahwa setelah memasuki gedung parlemen, ia mendengar Kwak Jong-geun mengatakan, 'Jumlahnya tidak boleh melebihi 150 orang". Kim menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah angka '150' tersebut merujuk pada anggota parlemen atau bukan pada saat itu. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perintah eksplisit untuk menarik anggota parlemen keluar dari gedung.

Menanggapi pernyataan Kwak Jong-geun, Presiden Yoon Suk-yeol secara langsung membantah klaim tersebut di akhir persidangan. Yoon menegaskan bahwa ia hanya menelepon untuk memeriksa situasi keamanan di lokasi dan ia tidak pernah mengungkapkan kata 'anggota parlemen' atau 'jumlah orang'.

Ditambahkan pula bahwa selama percakapan telepon dengan Kwak, tidak pernah ada penolakan terhadap instruksi yang diberikan atau ada penjelasan bahwa perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah memerintahkan untuk menarik anggota parlemen keluar.

Pihak Presiden Yoon menyoroti inkonsistensi dalam kesaksian Kwak Jong-geun, dengan menuduhnya telah beberapa kali mengubah pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Kwak membela diri dengan menyatakan bahwa ia awalnya 'memperhalus' kata-kata Presiden Yoon karena tidak bisa menggunakan kata-kata itu secara langsung.

Sementara itu, mantan Komandan Pasukan Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo mengungkapkan bahwa pada hari darurat militer, Presiden Yoon menghubunginya melalui telepon dan menggunakan kata-kata 'buka paksa pintunya' dan 'senjata'.