Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul mengatakan bahwa ia tidak berpikir Presiden AS Donald Trump akan mengakui Korea Utara sebagai kekuatan nuklir.

Ketika ditanya oleh anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Yoon Sang-hyun, dalam sesi interpelasi parlemen pada hari Rabu (12/02), apakah Trump menggunakan istilah “kekuatan nuklir” untuk menyebut Korea Utara berbeda dengan mengakui rezim itu sebagai kekuatan nuklir, Cho menjawabya, “Ya.”

Ketika Yoon mengatakan bahwa Washington mungkin harus mengakui Pyongyang sebagai kekuatan nuklir jika ingin meningkatkan kemampuan nuklir dan rudalnya, Cho menyebut bahwa skenario seperti itu akan sulit diprediksi karena sekutu memiliki konsensus yang ketat tentang denuklirisasi penuh Korea Utara.

Ketika ditanya tentang skenario dimana Korea Utara memperoleh teknologi masuk kembali ke atmosfer untuk rudal balistik antarbenua dan mampu menyerang daratan AS, Cho mengatakan bahwa itu akan menjadi “garis merah” bagi Washington.

Sementara itu mengenai kemungkinan bahwa pemerintahan Trump mungkin akan meminta untuk menegosiasikan kembali persyaratan Perjanjian Tindakan Khusus yang menetapkan bagian Seoul dari biaya penempatan pasukan AS di Semenanjung Korea, Cho menyebut bahwa meskipun kementeriannya sedang mencari berbagai opsi, pihaknya tidak berniat untuk mengangkat masalah itu lebih dulu.