Korea Utara terus mengkritik pemerintahan Trump dengan menentang rencana penerimaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia dari Amerika Serikat (AS) melalui Alianasi Keamanan antara AS, Inggris dan Australia (AUKUS).

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dan Rodong Sinmun menyatakan bahwa pemerolehan kapal selam Australia itu bukan sekadar transaksi uang biasa, melainkan sebuah wujud operasional aliansi nuklir baru yang berpotensi memperburuk ketidakstabilan politik dan militer di kawasan Asia-Pasifik.

Secara khusus, Korea Utara mengkhawatirkan terbentuknya AUKUS akan memungkinkan AS untuk membangun jaringan pengepungan nuklir tambahan di kawasan tersebut, melapisi aliansi nuklir trilateral AS, Jepang, dan Korea Selatan yang sudah ada.

Korea Utara juga menuduh AS menganggap negara-negara bersenjata nuklir di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Korea Utara, sebagai penghalang terhadap ekspansi hegemoninya dan berupaya untuk menyingkirkan mereka, menjadikan Pyongyang sebagai target serangan langsung.

Korea Utara memperingatkan bahwa AS harus mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan militer nuklirnya di kawasan Asia-Pasifik secara serius.

Terkait kebijakan AS terhadap Korea Utara dalam Pemerintahan Trump saat ini, Pyongyang kerap memberikan kritik dan menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kekuatan nuklirnya.