Perwakilan dari partai berkuasa, oposisi dan pemerintah mengadakan rapat badan konsultasi urusan kenegaraan segi empat pada hari Kamis (20/02) lalu, namun gagal mencapai kesepakatan konkret mengenai isu-isu utama seperti reformasi dana pensiun, pengecualian sistem 52 jam kerja mingguan, dan lainnya. 

Penjabat Presiden Choi Sang-mok, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Woo Won-shik, Ketua Komite Darurat Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Kwon Young-se, dan Ketua Partai Demokrat Korea (DP) Lee Jae-myung mengadakan pertemuan yang berlangsung selama 116 menit. 

Di dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak terkait menyepakati diperlukannya penyediaan anggaran belanja negara tambahan, namun pembahasan volume dan waktu tepatnya akan disesuaikan dengan tiga prinsip, yaitu kehidupan masyarakat, industri masa depan, dan dukungan perdagangan. 

Keempat pihak akan melanjutkan pembahasan tambahan meliputi UU Khusus Semikonduktor, reformasi dana pensiun dan pengangkatan Menteri Pertahanan, dan mengatur langkah untuk menggelar pertemuan tingkat ketua partai dalam waktu dekat.