Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan mendesak masyarakat internasional untuk memperhatikan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara, serta ancaman keamanan dari kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia, dengan mengatakan bahwa kerja sama militer antara kedua negara tersebut memperumit kondisi HAM di Korea Utara. 
 
Menurut kementerian, Wakil Menteri Luar Negeri Kedua, Kang In-sun mengutarakan hal tersebut pada hari Selasa (25/02) dalam segmen tingkat tinggi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
 
Dalam pidato utamanya, Kang mengatakan masalah HAM di Korea Utara semakin terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional karena kerja sama militer ilegal rezim tersebut dengan Rusia. 
 
Menyatakan kekhawatiran tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap pembelot Korea Utara yang dipulangkan secara paksa, Wamenlu itu mendesak Korea Utara untuk segera membebaskan tahanan Korea Selatan di Korea Utara dan menyelesaikan kasus semua korban penculikan dan tawanan perang Korea Selatan.
 
Kang juga menghimbau komunitas global untuk mematuhi prinsip internasional non-refoulement, yang melarang negara-negara mengembalikan pencari suaka atau pengungsi ke negara-negara dimana mereka berpotensi mendapatkan tindakan penganiayaan, penyiksaan atau bahaya serius.