Presiden Yoon Suk Yeol membela keputusannya dalam mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024 lalu, ketika ia menyampaikan pernyataan penutup dalam persidangan pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa (25/02).

Dalam pernyataan yang mengakhiri sidang kesebelas dan terakhir dalam persidangan tersebut, Yoon menegaskan bahwa situasi darurat militer pada bulan Desember lalu tidak seperti yang terlihat di masa lalu, ketika tujuannya adalah untuk menekan rakyat dengan kekerasan. 

Yoon mengatakan bahwa niatnya adalah untuk mengeluarkan permohonan kepada rakyat dalam bentuk darurat militer dan memberi tahu mereka tentang keadaan darurat yang tengah dihadapi negara.

Ditambahkan bahwa ia berada di puncak kekuasaannya dan dapat memilih untuk menikmati manfaat dari kehidupan yang nyaman setelah pensiun sebagai presiden jika ia hanya memikirkan dirinya sendiri. 

Presiden yang sedang diskors itu menyamakan keadaan negara pada saat ia mengumumkan darurat militer dengan perumpamaan "seekor katak dalam panci berisi air yang mendidih", yang perlahan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. 

Berbicara kepada rakyat Korea Selatan, Yoon juga meminta maaf atas kebingungan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya saat mengeluarkan dekrit tersebut, dengan mengatakan bahwa ia melakukannya demi kebaikan bangsa dan rakyat, namun niatnya disalahartikan.

Yoon kemudian mengatakan bahwa ia akan berusaha mengubah konstitusi jika ia kembali berkuasa.

Berbicara di hadapan Mahkamah Konstitusi selama sidang kesebelas dan terakhir, Yoon mengatakan bahwa jika ia kembali menjabat, maka ia akan fokus pada revisi konstitusi dan mengejar reformasi politik selama sisa masa jabatannya. 

Tidak hanya itu, melihat keadaan internasional yang berubah cepat dan situasi global yang kompleks, ia juga akan fokus pada upaya diplomasi sambil menyerahkan kewenangan untuk menangani masalah dalam negeri kepada perdana menteri. 

Korea Selatan diketahui terakhir kali mengubah konstitusi pada tahun 1987 silam.