Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa telah menyerukan penyelidikan terhadap kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dengan mengklaim bahwa penyelidikan CIO terhadap Presiden Yoon Suk Yeol adalah tindakan ilegal.

Juru Bicara PPP, Shin Dong-uk menyampaikan seruan tersebut pada hari Minggu (09/03), sembari menegaskan kembali bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus pemberontakan dan mencari pengadilan yang akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Yoon.
 
Jubir tersebut mengatakan bahwa masyarakat saat ini bertanya apakah penangkapan dan penahanan ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang presiden yang sedang menjabat, yang didorong oleh penyelidikan berlebihan oleh CIO, merupakan gangguan terhadap ketertiban nasional dan tindakan pemberontakan.

Seruan tersebut muncul setelah Yoon dibebaskan pada hari Sabtu (08/03) setelah ia ditahan selama 52 hari, menyusul putusan pengadilan setempat yang mencabut penahanan Yoon.

Partai yang berkuasa itu juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pemakzulan Yoon setelah putusan pengadilan tersebut.

Ketua Fraksi PPP, Kweon Seong-dong mengatakan jika Mahkamah Konstitusi memperhatikan keputusan pengadilan dan menentukan bahwa ada kekurangan dalam proses hukum, maka argumen dalam persidangan pemakzulan Yoon perlu dibuka kembali.