Ketegangan politik di Korea Selatan antara partai berkuasa dan oposisi tampak semakin meningkat, menjelang putusan sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang baru saja dibebaskan dari tahanan.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) perlu untuk meninjau dengan serius keputusan pengadilan yang dapat membebaskan Presiden Yoon. Karena keputusan tersebut akan mengindikasikan adanya persoalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).

Dalam sebuah rapat Komite Darurat PPP pada hari Senin (10/03), Ketua Komite Kwon Yong-seh mendesak para hakim MK untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti, keyakinan, dan pertimbangan hukum mereka sendiri, tanpa terpengaruh oleh tuntutan pihak oposisi yang dinilai inkonstitusional. 

Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DP) menegaskan bahwa MK memiliki tanggung jawab untuk meredakan kekacauan yang terjadi saat ini dan mendesak agar putusan pemakzulan Yoon segera diambil.

Ketua Fraksi DP, Park Chan-dae menyatakan bahwa sudah dua minggu sejak sidang pemakzulan ditutup, namun ketidakpastian di masyarakat masih berlanjut. Ditegaskan pula bahwa satu-satunya cara untuk meminimalkan dampak negatif bagi negara adalah dengan memberhentikan presiden dari jabatannya.