Mahkamah Konstitusi (MK) menolak empat kasus pemakzulan terhadap sejumlah pejabat Korea Selatan, termasuk Ketua Badan Audit, Choi Jae-hae, dan Kepala Kantor Kejaksaan Pusat Seoul, Lee Chang-soo.

MK dengan bulat memutuskan untuk menolak pemakzulan terhadap Ketua Badan Audit Choi Jae-hae yang diajukan oleh parlemen Majelis Nasional. Berdasarkan keputusan itu maka Choi akan segera kembali menjabat.

MK tidak menerima semua tuduhan terhadap Choi, yaitu melakukan audit yang terarah terhadap mantan Ketua Komisi Anti-Korupsi, Jeon Hyun-hee, tidak melakukan audit dengan baik terkait dugaan relokasi kantor dan kediaman Presiden, dan sebagainya.

Selanjutnya, pemakzulan terhadap Kepala Kantor Kejaksaan Pusat Seoul, Lee Chang-soo yang dituduh gagal menyelidiki kasus terkait Ibu Negara Kim Keon-hee juga ditolak dengan suara bulat. 

MK berpendapat bahwa penyelidikan Ibu Negara Kim di tempat ketiga adalah bagian dari kebijakan penyelidikan dan sulit untuk menganggap bahwa ia menyebarkan informasi palsu dalam pengarahan kasus Deutsche Motors.

Bersamaan dengan itu, MK juga menolak pemakzulan terhadap dua orang jaksa lain yang melakukan penyelidikan bersama dengan Kepala Jaksa Lee. 

Dengan keputusan penolakan pemakzulan tersebut, Lee dan pejabat lainnya dapat kembali bekerja di Kejaksaan Seoul pada hari Kamis sore (13/03).

Sementara itu, terkait keputusan MK tersebut, Kantor Kepresidenan dalam pernyataan media mengatakan MK telah menolak empat kasus pemakzulan yang tidak jelas alasannya dan hal itu memberikan peringatan terhadap penyalahgunaan pemakzulan yang dilakukan oleh partai oposisi. 

Ditambahkan, pihaknya berharap para pejabat dapat segera kembali bekerja dan urusan pemerintahan dapat kembali berjalan dengan normal.

Mengingat MK mengambil keputusan tersebut pada Kamis ini, maka kemungkinan besar keputusan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol akan ditunda dengan waktu yang belum dipastikan.