Tim kuasa hukum Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak empat kasus pemakzulan terhadap sejumlah pejabat Korea Selatan, termasuk Ketua Badan Audit, Choi Jae-hae, dan Kepala Kantor Kejaksaan Pusat Seoul, Lee Chang-soo membuktikan keadilan darurat militer.

Namun, ada pandangan dari pengamat hukum yang menyebut bahwa penolakan pemakzulan oleh MK tersebut tidak ada kaitannya dengan deklarasi darurat militer Presiden.

Sementara itu, MK belum menetapkan jadwal sidang pembacaan keputusan terhadap kasus pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Kamis (13/03) lalu, sehingga keputusan tersebut diperkirakan sulit untuk diumumkan dalam pekan ini. 

Keputusan pemakzulan terhadap Yoon diperkirakan akan dirilis pada awal pekan depan atau hari Jumat (21/03) mendatang. 

Sementara itu juga ada kemungkinan keputusan pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo akan turut dikeluarkan bersamaan dengan keputusan terhadap Yoon.