Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Kweon Seong-dong dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea (DP), Park Chan-dae telah menyelesaikan negosiasi untuk rencana reformasi pensiun nasional dan mengumumkan kesepakatan terkait pada hari Kamis (20/03).

Berdasarkan rencana reformasi yang telah disepakati sebelumnya, yakni kenaikan tingkat iuran menjadi 13% dan rasio pengganti pendapatan menjadi 43%, kedua pihak juga sepakat untuk memperluas manfaat kredit bagi kelahiran anak dan wajib militer.

Partai berkuasa dan oposisi itu sepakat untuk menaikkan iuran secara bertahap dari 9% menjadi 13% mulai tahun 2026 dengan kenaikan 0,5% per tahun selama 8 tahun, sementara rasio pengganti pendapatan akan naik dari 40% menjadi 43% mulai tahun 2026.

Komite Khusus Reformasi Dana Pensiun yang akan membahas restrukturisasi sistem pensiun nasional akan terdiri dari 13 anggota, 6 orang dari PPP, 6 orang dari DP, serta 1 orang dari partai kecil.

Komite tersebut diberi kewenangan untuk meninjau rancangan undang-undang, namun semua keputusan harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Masa kerja komite berlaku hingga 31 Desember 2025 dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan.

Sebelumnya, kedua pihak telah mencapai kesepakatan sementara mengenai perluasan kredit kelahiran anak, tetapi ada perbedaan pendapat mengenai kredit wajib militer hingga pencapaian kesepakatan dalam akhir negosiasi.

Kesepakatan reformasi dana pensiun nasional itu disahkan dalam sidang pleno pada Kamis (20/03) sore.