Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan atas pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo pada tanggal 24 Maret pukul 10 pagi setelah 87 hari sejak pemakzulan diajukan pada 27 Desember tahun lalu.

Dengan demikian, Han akan menerima putusan MK sebelum Presiden Yoon Suk Yeol.

Pada 14 Desember tahun lalu, Majelis Nasional mengajukan pemakzulan Presiden Yoon kemudian mengajukan pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han pada tanggal 27 bulan yang sama. 

Alasan pemakzulan Han mencakup dugaan bahwa ia membiarkan pengumuman darurat militer 3 Desember oleh Presiden Yoon serta menolak pengangkatan hakim konstitusi. 

Selain itu, ia juga diduga mencoba membentuk 'sistem pemerintahan bersama' dengan Han Dong-hoon yang saat itu merupakan Ketua Partai Kekuatan Rakyat, serta tidak mengajukan rekomendasi calon untuk penyelidikan khusus terkait pemberontakan.

Namun, Han membantah semua tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa alasan pemakzulan tidak berdasar, dan bahwa ia menentang darurat militer serta tidak terlibat dalam pengerahan militer. 

Saat ini, Han dalam status nonaktif akibat pemakzulan dan Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang-mok yang menjalankan tugasnya sebagai penjabat Perdana Menteri.