Perdana Menteri Han Duck-soo, yang langsung kembali bertugas setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pemakzulannya pada hari Senin (24/03) menyatakan, bahwa ia akan memprioritaskan tugas negara yang paling mendesak saat ia kembali ke posisinya. 

Han melanjutkan bahwa ia akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan roda pemerintahan dengan stabil berdasarkan konstitusi dan undang-undang, seraya mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengamankan dan memperkuat kepentingan nasional dalam perang dagang global yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataan kepada publik, PM Han juga menyatakan bahwa partai-partai politik, bersama dengan pemerintah benar-benar harus berubah, dimana untuk mencapai tujuan itu, ia meminta kerja sama bipartisan dari seluruh pihak politik. 

Han telah kembali ke Kantor Pemerintah Seoul setelah MK memutuskan untuk menolak pemakzulannya, dan saat ini tengah menjalankan agenda-agenda pemerintah.  

Han lebih dulu meninjau situasi penanganan kebakaran hutan di seluruh wilayah Korea Selatan, dan menginstruksikan agar wilayah Uiseong di provinsi Gyeongsang Utara dan wilayah Ulju di Ulsan pun segera ditetapkan sebagai zona bencana khusus, selain Sancheong di provinsi Gyeongsang Selatan. 

Pada Senin sore ini, Han yang juga bertugas sebagai penjabat presiden dijadwalkan akan memimpin rapat Kabinet untuk meninjau sejumlah isu mendesak di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial dan keamanan. 

Diperkirakan bahwa setelah kembali menjabat, salah satu prioritas utama Han adalah respons kebijakan tarif Amerika Serikat, sebagaimana pemerintah akan memperkuat komunikasi dengan pihak AS, jelang rencana penerapan tarif resiprokal pada tanggal 2 April mendatang.