Partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak mosi pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo, sebagai peringatan tegas dari lembaga peradilan terhadap tindakan sewenang-wenang legislatif dari kubu partai oposisi.

Dalam konferensi pers yang digelar tepat setelah putusan MK, Ketua Komite Darurat PPP Kwon Yong-se kembali menegaskan bahwa pemakzulan terhadap Han bersifat politis dan penuh kepentingan dari pihak partai oposisi, sebagaimana putusan penolakan tersebut diambil sesuai dengan prediksi semua pihak tanpa adanya kejutan. 

PPP meminta kepada PM Han yang sudah kembali menjalani tugasnya, untuk segera mempercepat penanganan isu-isu penting di bidang ekonomi, perdagangan, dan keamanan. Partainya juga mengimbau agar Han memimpin upaya normalisasi pemerintahan dan meredakan kekacauan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, ketua partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea (DP), Lee Jae-myung, menyebutkan bahwa meskipun ia menghormati keputusan MK yang menolak mosi pemakzulan terhadap PM Han, namun ia tidak yakin apakah rakyat akan dapat memahami keputusan tersebut.

Lee menyampaikan pernyataan itu pada hari Senin (24/03) dalam rapat Dewan Tertinggi Partai yang digelar pada hari yang sama. 

Lee lebih lanjut menyatakan bahwa ia meragukan rakyat akan memahami pandangan MK yang menilai bahwa kegagalan PM Han dalam melantik hakim konstitusi yang telah dipilih oleh Majelis Nasional bukanlah alasan yang sah untuk pemakzulan.

Partai Demokrat juga mendesak MK untuk segera menetapkan tanggal sidang pembacaan putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.