Sekitar 2.000 pejabat negara pemerintah Korea Selatan yang wajib memberikan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diketahui memiliki harta dengan rata-rata sebesar 2,06 miliar won.

Komite Etika Pejabat Tinggi Pemerintah mengumumkan rincian kepemilikan harta dari 838 pejabat tinggi dari kementerian pusat dan 1.209 pejabat dari pemerintah daerah melalui sistem etika publik dan lembaran negara pada hari Kamis (27/03).

Berdasarkan data per 31 Desember tahun lalu, rata-rata kekayaan yang dilaporkan oleh pejabat negara tersebut adalah 2.063.140.000 won. Dari jumlah tersebut, pejabat bersangkutan memiliki rata-rata 1.089.520.000 won, dengan pasangan mereka memiliki 803.680.000 won, serta keluarga langsung 169.940.000 won.

Sebanyak 1.440 pejabat atau 70,3% dari pihak yang diwajibkan memberikan LHKPN mengalami peningkatan harta dibandingkan laporan sebelumnya, sedangkan 607 pejabat atau 29,7% mengalami penurunan harta.

Berdasarkan besaran harta, 644 pejabat atau 31,5% memiliki aset lebih dari 2 miliar won, kemudian 610 pejabat atau 29,8% memiliki aset di kisaran 1-2 miliar won, dan 373 pejabat atau 18,2% memiliki harta antara 500 juta hingga 1 miliar won.

Presiden Yoon Suk-yeol tidak melaporkan perubahan harta kekayaannya kali ini karena sedang dalam penahanan terkait penyelidikan tuduhan aksi pemberontakan darurat militer.

Pengecualian presiden dalam laporan rutin kekayaan terjadi untuk pertama kalinya sejak sistem terkait diterapkan pada tahun 1993.

Badan Inovasi Kepegawaian menjelaskan bahwa Presiden Yoon tidak dapat melakukan laporan LHKPN rutin antara 1 Januari hingga 28 Februari karena ia ditahan dari 15 Januari hingga 8 Maret. Setelah pembatalan penahanannya pada tanggal 8 Maret, Presiden Yoon diharuskan melaporkan perubahan hartanya dalam dua bulan ke depan dan akan dipublikasikan dalam laporan berikutnya.

Sementara itu, Penjabat Presiden Han Duck-soo melaporkan harta kekayaannya sekitar 8,7 miliar won dengan peningkatan sebesar 3,8 miliar won dibandingkan laporan sebelumnya.

Pejabat dengan harta terbesar di antara seluruh LHKPN adalah Lee Se-woong, Gubernur Provinsi Pyongan Utara di Komite Lima Provinsi Utara Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan, yang melaporkan total hartanya sebesar 104,68 miliar won. 

Di antara kepala pemerintah daerah tingkat provinsi, Wali Kota Seoul Oh Se-hoon melaporkan kekayaan tertinggi, yaitu sekitar 7,4 miliar won.

Sementara itu, 952 pejabat atau 46,5% dari mereka yang diwajibkan memberikan LHKPN tidak melaporkan harta kekayaan orang tua dan anak-anak mereka dengan alasan hidup mandiri.

Tingkat penolakan itu meningkat dari 39,9% pada tahun 2023 menjadi 43,6% tahun lalu, dan tahun ini kembali naik menjadi 46,5%.