Ketua Partai Demokratik Korea (DP), Lee Jae-myung, mengungkapkan bahwa penanganan akibat dari tindakan pemberontakan oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol harus menjadi prioritas utama sebelum memikirkan tentang revisi Undang-Undang.

Ketua Lee menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Senin (7/4), dalam rapat dewan tertinggi DP. Ia menekankan pentingnya revisi Undang-Undang, namun penyelesaian isu pemberontakan harus menjadi prioritas utama.

Menurut Lee, meskipun perkembangan demokrasi penting, mencegah terjadinya kehancuran demokrasi adalah isu yang lebih kritis pada saat ini.

Dia menambahkan, bahwa partainya terbuka untuk menerima amandemen dalam pembukaan Konstitusi Korsel untuk menetapkan kriteria yang lebih ketat dalam mengumumkan darurat militer, sesuai dengan semangat Pergerakan Demokrasi Gwangju 1980.

Ketua DP Lee juga menekankan bahwa pemilihan umum awal tidak diperbolehkan dibawah Undang-Undang Referendum, karena itu hukum tersebut harus dikoreksi apabila Korea Selatan ingin mengelar nasional referendum dalam revisi Undang-Undang bersamaan dengan pemilihan presiden.

Lee mengatakan, hukum tersebut harus dikoreksi dalam pekan ini, dan partainya akan berupaya dengan maksimal untuk memungkinkan hal tersebut terjadi.