Korea Utara telah meminta Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di bawah naungan PBB untuk menyelidiki dugaan penyusupan drone Korea Selatan ke wilayah Pyongyang. 

Menanggapi hal ini, pada tanggal 1 bulan April ini, Dewan ICAO yang beranggotakan 36 negara menggelar pertemuan tertutup untuk membahas permintaan Korea Utara tersebut. Kesimpulannya, ICAO menolak permintaan dari Korea Utara. Seruan Korea Utara ditolak karena dinilai tidak disertai dengan bukti yang jelas dan meyakinkan.

Selain itu, diketahui bahwa serangkaian pelanggaran terhadap norma-norma internasional serta berbagai kasus yang mengancam keselamatan penerbangan sipil oleh Korea Utara sejauh ini turut menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan penolakan tersebut.

Sebelumnya, pada bulan Oktober tahun lalu, Korea Utara mengklaim bahwa Korea Selatan menerbangkan pesawat nirawak di atas Pyongyang untuk mendistribusikan selebaran anti-Pyongyang. Dalam laporannya, Korea Utara merilis gambar serta jalur penerbangan drone sebagai barang bukti. 

Korea Utara pun mengajukan permintaan penyelidikannya kepada ICAO pada bulan Februari lalu, setelah pemerintah Korea Selatan mempertahankan sikap ambiguitas strategis dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengonfirmasi insiden tersebut.