Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menegaskan kembali penyangkalannya atas tuduhan bahwa ia telah memimpin pemberontakan melalui deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember 2025, selama sidang kedua persidangan pidananya.

Yoon muncul di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Senin (21/04) sekitar pukul 9:57 pagi, menandai penampilan pertamanya di ruang sidang dalam persidangan terkait pemberontakan sejak akses media diizinkan.

Yoon mencoba meragukan kesaksian saksi, mempertanyakan apakah perintah yang diduga untuk mengeluarkan anggota parlemen dari parlemen pada malam darurat militer dapat dilaksanakan secara realistis.

Komandan Batalyon Pasukan Khusus Pertama Komando Perang Khusus, Kim Hyeong-gi bersaksi bahwa bawahannya menentang perintah tersebut dan membantu melindungi demokrasi negara.

Kim meminta pengadilan untuk menghukum Yoon karena pemberontakan, tetapi tidak menuduh bawahannya melakukan pemberontakan dan mendesak media untuk mengeluarkan kritik dan teguran tajam untuk mencegah eksploitasi politik militer di masa mendatang.

Yoon yang sebagian besar tetap diam selama sidang, menegaskan kembali klaimnya sebelumnya bahwa darurat militer bersifat netral dan hanya merupakan tindakan hukum, seraya menambahkan bahwa dekrit 3 Desember berorientasi pada perdamaian dan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga ketertiban.

Sementara itu, persidangan pemberontakan kriminal mantan Presiden Yoon diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga akhir tahun ini, dengan sidang dijadwalkan hingga Desember.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul akan menetapkan tanggal baru pada hari Selasa (22/04) selama sidang kedua, dan diperkirakan akan menjadwalkan tiga atau empat sidang dalam sebulan.

Pengadilan sejauh ini telah menjadwalkan 28 sidang, termasuk sidang pada tanggal 4, 15, dan 22 Desember.

Dalam mengumumkan tanggal setelah mempertimbangkan pendapat dari pihak penuntut dan Yoon, pengadilan mengatakan akan menambah sekitar sepuluh sidang lagi.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada tanggal 12 Mei.