Survei rutin terkait kebijakan unifikasi Korea Utara menunjukkan bahwa jumlah responden terbagi hampir merata antara mendukung dimulainya kembali dialog antar Korea, dan memperkuat sanksi serta upaya pencegahan terhadap rezim tersebut.

Melihat hasil survei kuartal pertama yang dirilis pada Kamis (24/04) oleh Dewan Penasehat untuk Unifikasi Damai Nasional, sebanyak 35,5% responden memilih melanjutkan dialog antar kedua Korea serta memperkuat kerja sama dan pertukaran. Hal ini dianggap bisa menjadi prioritas utama yang harus dijalankan pemerintah dalam kebijakan unifikasi dan kebijakan terhadap Korea Utara.

Di sisi lain, sebanyak 30,8 persen responden menjawab bahwa pemerintah akan memperkuat keamanan seperti sanksi dan pencegahan terhadap Korea Utara, disusul oleh 16,4 persen mendukung penyelesaian isu nuklir Korea Utara. 

Sebanyak 12 persen responden menyebut peningkatan kesadaran masyarakat mengenai unifikasi serta memperluas kesepakatan terkait unifikasi.

Menurut hasil survei kuartal pertama tersebut, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan bahwa unifikasi Korea diperlukan, jauh lebih tinggi dibandingkan 25,1 persen responden yang menyatakan bahwa unifikasi tidak diperlukan. 

Sebanyak 29,4 persen responden menyebut menghilangkan ancaman perang dan 28,7 persen  responden menyebut pengembangan ekonomi sebagai alasan utama perlunya unifikasi, diikuti oleh alasan-alasan lain, seperti pemulihan kesamaan bangsa, kebebasan dan hak asasi manusia, serta peningkatan posisi Korea di komunitas internasional.

Survei tersebut dilakukan oleh Dewan Penasehat untuk Unifikasi Damai Nasional bekerja sama dengan lembaga survei profesional pada tanggal 21-23 bulan Maret terhadap 1.000 responden warga negara Korea berusia 19 tahun ke atas melalui wawancara via telepon. 

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 3,1% poin.