Korea Utara mengecam laporan terbaru dari kelompok pemantau sanksi multilateral mengenai hubungan Korea Utara dengan Rusia, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Korea Utara.  

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Senin (02/06), Kepala Kantor Kebijakan Eksternal di Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan kritik tersebut, dan menyebut Tim Pemantau Sanksi Multilateral sebagai "kelompok palsu" yang tidak memiliki legitimasi.

Pernyataan itu mengatakan bahwa laporan tim tersebut merupakan pelanggaran yang ceroboh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, yang berpusat pada kedaulatan, kesetaraan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Korea Utara menyatakan keprihatinan serius atas apa yang disebutnya sebagai tindakan provokatif dan sembrono oleh Barat yang melanggar hak-hak kedaulatan Korea Utara, dan memperingatkan akan adanya konsekuensi negatif.

Kementerian luar negeri membela kerjasama militer Korea Utara dengan Rusia sebagai hal yang sah berdasarkan perjanjian yang mengharuskan masing-masing pihak untuk memberikan bantuan militer jika terjadi serangan bersenjata terhadap pihak lain.

Pekan lalu, Tim Pemantau Sanksi Multilateral mengeluarkan laporan pertamanya yang merinci kerja sama militer antara Moskow dan Pyongyang yang melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB.