Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 88,5 triliun won untuk rencana pelaksanaan penanganan krisis berkaitan dengan angka kelahiran yang rendah dan populasi lanjut usia.

Komite Penanganan Krisis Populasi Rendah dan Lansia, bersama Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengumumkan pada Kamis (04/07) bahwa mereka telah menggelar Rapat Darurat Kependudukan ke-14 secara tertulis pada 27-30 Juni lalu. 

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas dan menyetujui rencana pelaksanaan tahun 2025 terkait penanganan populasi rendah dan masyarakat lanjut usia.

Rencana pelaksanaan yang disusun pemerintah pusat kali ini mencakup total 300 program. Anggaran keseluruhan ditetapkan sebesar 88,5 triliun won, meningkat 6,4 persen atau sekitar 5,3 triliun won dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara khusus, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan langsung krisis rendahnya angka kelahiran tercatat mencapai 28,6 triliun won, naik 13 persen atau sekitar 3,3 triliun won dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, di 17 daerah tingkat provinsi, program disusun dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan penyesuaian tersebut maka tercipta total 6.741 program. Total anggaran untuk program tersebut mencapai 12,2 triliun won, meningkat 14,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.