Kabinet Korea Selatan pada Sabtu (06/07) menyetujui anggaran tambahan kedua pemerintah senilai 31,8 triliun won, atau setara Rp 334 triliun, setelah disahkan Majelis Nasional pada Jumat (05/07) malam.

Presiden Lee Jae Myung yang memimpin rapat kabinet luar biasa di akhir pekan itu, menyerukan pencairan anggaran secara cepat dan menyebut bahwa anggaran ini harus menjadi penyambung hidup bagi warga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Anggaran yang didorong oleh Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa, mengalami peningkatan sebesar 1,3 triliun won selama proses pembahasan parlemen.

Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) sebagai oposisi utama memboikot pemungutan suara dalam sidang paripurna. Mereka mengkritik alokasi 12,2 triliun won yang ditujukan untuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperburuk kondisi fiskal negara.

Putaran pertama distribusi bantuan tunai ini dijadwalkan mulai diberikan kepada seluruh warga pada 21 Juli mendatang.

PPP juga menuntut DP meminta maaf kepada publik atas keputusan mereka mengembalikan dana kegiatan khusus sebesar 10,5 miliar won untuk sejumlah lembaga negara, termasuk kantor kepresidenan. Dana ini sebelumnya sempat dipangkas oleh DP tahun lalu saat mereka masih menjadi oposisi.

Sebagai tambahan, dalam rencana anggaran disisipkan klausul yang menyatakan bahwa dana kegiatan khusus untuk kejaksaan hanya boleh dicairkan setelah reformasi legislatif rampung. Hal ini mencerminkan kekhawatiran di internal partai penguasa terhadap potensi penyalahgunaan jika dana dipulihkan terlalu cepat.

Kantor kepresidenan menyampaikan bahwa pihaknya berharap setiap lembaga yang menerima dana tersebut dapat menggunakannya secara bertanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban atas penggunaannya.