Upaya Korea Selatan untuk secara resmi membahas kegagalan Jepang memenuhi komitmennya terkait situs buruh paksa di Pulau Hashima dalam forum UNESCO tidak berhasil.

Dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO yang digelar di Paris pada Senin (07/07) waktu setempat, dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah isu tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda resmi.

Korea Selatan mengusulkan agar agenda itu ditambahkan guna meninjau langkah Jepang yang dinilai tidak memadai dalam menangani isu buruh paksa masa perang di situs warisan UNESCO miliknya.

Namun Jepang menolak langkah tersebut dan mengajukan proposal revisi yang mengeluarkan agenda yang diusulkan Seoul. Tokyo beralasan bahwa isu tersebut seharusnya dibahas secara bilateral, bukan di tingkat komite internasional.

Dalam pemungutan suara rahasia di antara 21 anggota komite, tujuh negara mendukung posisi Jepang, sementara hanya tiga yang memilih mendukung usulan Korea Selatan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan atas hasil tersebut.

Pada tahun 2015, saat situs-situs industri era Meiji milik Jepang termasuk Pulau Hashima didaftarkan sebagai Warisan Dunia UNESCO, Jepang berjanji akan mengambil langkah untuk mengenang para korban kerja paksa masa perang dan menyampaikan konteks sejarah secara utuh.

Namun Korea Selatan menegaskan bahwa hingga kini Jepang belum menunjukkan upaya yang cukup untuk menepati janji tersebut.