Tim Pemantau Sanksi Multinasional (MSMT) pada Kamis (17/07) membagikan informasi kepada negara-negara anggota PBB mengenai kasus kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia yang dinilai melanggar aturan Dewan Keamanan PBB. 

Amerika Serikat, salah satu negara peserta dalam Tim Pemantau Sanksi Multinasional, kembali memastikan sikap tegasnya terhadap pelanggaran aturan oleh Korea Utara sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Trump saat ini juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip denuklirisasi penuh Korea Utara, sambil tetap membuka jalur dialog dengan Pyongyang.

Lembaga tersebut pada hari yang sama menggelar pertemuan di Markas Besar PBB di New York, untuk membagikan laporan kepada negara-negara anggota PBB. 

Laporan tersebut memuat berbagai kasus pelanggaran aturan PBB, termasuk kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow. Dalam kesempatan itu, tim menyerukan partisipasi aktif komunitas internasional untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan global di tengah berlanjutnya pelanggaran terhadap aturan PBB.

Lebih dari 40 negara anggota PBB yang hadir menunjukkan perhatian mereka terhadap kasus-kasus pelanggaran aturan Dewan Keamanan PBB oleh Korea Utara, termasuk dugaan transfer senjata dengan Rusia.

MSMT sendiri terdiri dari 11 negara anggota, termasuk Korea Selatan, AS dan Jepang. Tim ini dibentuk pada bulan Oktober tahun lalu untuk mendukung implementasi sanksi internasional terhadap rezim Pyongyang.