Pengadilan Seoul telah memeriksa permohonan penahanan praperadilan terhadap mantan Perdana Menteri Han Duck-soo terkait tuduhan bahwa ia membantu dan memfasilitasi pemberontakan saat mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Han tiba di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (27/08) pukul 13.20, 10 menit lebih awal dari jadwal sidang. 

Tim penasihat khusus yang menangani kasus darurat militer mengajukan permohonan surat perintah penahanan pada Minggu (25/08), menuduh Han membantu dan memfasilitasi pemimpin pemberontakan, memberikan kesaksian palsu, membuat dokumen palsu, merusak dokumen resmi, dan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Arsip Presiden.

Han diduga membantu tindakan Yoon karena gagal mencegah Yoon mengumumkan keadaan darurat militer, merekomendasikan sidang kabinet sebelum Yoon mengeluarkan dekrit keadaan darurat militer untuk membuatnya tampak sah, dan merevisi proklamasi untuk mengatasi kelemahan hukum dalam versi asli sebelum membuang revisi tersebut.

Han juga diduga bersaksi palsu ketika ia mengatakan kepada Mahkamah Konstitusi dan Dewan Nasional bahwa ia tidak mengetahui dokumen yang dimaksud, karena ia membalikkan kesaksiannya saat diperiksa pekan lalu dan mengatakan kepada tim penasihat khusus bahwa ia menerima dokumen tersebut dari Yoon.