Pemerintahan Lee Jae Myung meningkatkan anggaran Dana Kerja Sama Antar Korea serta diplomasi dengan Amerika Serikat dan China untuk tahun depan. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemulihan hubungan antar kedua Korea dan kebijakan diplomasi praktis pemerintahan saat ini.

Padahal, anggaran bantuan pembangunan resmi (ODA) dan program peningkatan hak asasi manusia di Korea Utara, yang banyak ditambah pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol, akan dipangkas besar-besaran sesuai dengan arah diplomasi praktis.

Anggaran Kementerian Luar Negeri tahun depan ditetapkan sebesar 3,60 triliun won. Jumlah ini turun sekitar 676 miliar won dibandingkan 4,28 triliun won tahun ini. Hal ini akibat penyesuaian anggaran ODA yang mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya bantuan kemanusiaan yang sempat naik akibat pandemi dan perang Ukraina, serta turunnya kontribusi Korea Selatan untuk PBB.

Kementerian Luar Negeri menaikkan anggaran kerja sama terkait aliansi Korea Selatan dan AS dari 5,1 miliar won menjadi 7,5 miliar won, guna mendorong pengembangan aliansi untuk menjadi kemitraan strategis komprehensif berkelanjutan.

Anggaran Kementerian Unifikasi tahun depan dialokasikan sebesar 235,3 miliar won. Total belanja mencapai 1,23 triliun won, naik 20,2 persen dibanding tahun ini.

Kementerian Unifikasi menjelaskan bahwa anggaran Dana Kerja Sama Antar-Korea naik 25,2 persen dibanding tahun ini, sehingga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun kembali menembus angka 1 triliun won.

Anggaran untuk mendukung kegiatan lembaga swasta untuk peningkatan hak asasi manusia di Korea Utara, yang tahun ini dialokasikan sebesar 3 miliar won, dipangkas seluruhnya pada tahun depan.