Majelis Nasional Korea Selatan akan membuka sidang reguler pada Senin (01/09) dengan upacara pembukaan pukul 14.00 waktu setempat.

Sidang selama 100 hari ini akan membahas rencana anggaran pemerintah untuk tahun depan serta mengaudit lembaga-lembaga pemerintah. Konfrontasi sengit diperkirakan terjadi antara partai-partai rival terkait sejumlah rancangan undang-undang yang dipimpin Partai Demokrat Korea (DP).

Ketua Partai Demokrat Korea dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) selaku oposisi utama dijadwalkan menyampaikan pidato di parlemen masing-masing pada Selasa (02/09) dan Rabu (03/09) sebagai perwakilan kelompok negosiasi parlemen.

Sesi interpelasi selama empat hari akan dimulai pada 15 September, dengan anggota parlemen mengajukan pertanyaan kepada para menteri terkait isu politik, diplomasi, unifikasi, keamanan, masyarakat, pendidikan, dan ekonomi.

Revisi Undang-Undang Organisasi Pemerintah, yang akan memisahkan kewenangan penyelidikan dan penuntutan dari kejaksaan, diperkirakan akan disahkan dalam sidang paripurna pada 25 September dengan dukungan partai berkuasa.

DP juga akan mendorong pengesahan lebih dari 200 rancangan undang-undang lainnya, termasuk legislasi mengenai reformasi media dan peradilan.