Pemerintahan Lee Jae Myung menyatakan akan menjajaki kemungkinan bergabung dengan Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP) yang beranggotakan 12 negara, yang juga mencakup Inggris dan Jepang. Langkah ini dipertimbangkan di tengah ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat. 
 
Sebagai langkah lanjutan dari kebijakan tarif AS, pemerintah mengatakan akan menjajaki keanggotaan untuk mengamankan jaringan aliansi ekonomi dengan negara-negara yang berada dalam situasi serupa.
 
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juli, Institut Pembangunan Korea yang dikelola pemerintah menyatakan bahwa Seoul harus secara aktif mencari keanggotaan di blok perdagangan tersebut, menjelaskan bahwa blok tersebut menganjurkan tingkat keterbukaan pasar yang tinggi. Hal ini dapat efektif dalam mengurangi ketergantungan pada AS dan China serta menstabilkan rantai pasokan.
 
Meskipun pemerintahan Moon Jae-in secara resmi mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan bergabung dengan kemitraan tersebut pada tahun 2021, momentum politik menurun di tengah protes keras dari para petani di Korea Selatan.
 
Pemerintahan saat ini diperkirakan akan menghadapi banyak rintangan bahkan sebelum mengajukan permohonan keanggotaan, karena harus membujuk para petani dan melapor kepada Majelis Nasional.
 
Seoul juga harus berkonsultasi dengan Tokyo, yang memiliki kepentingan besar dalam blok tersebut, karena anggota baru membutuhkan dukungan bulat dari negara-negara anggota.