Ketua Partai Demokrat (DP) Jung Chung-rae menegaskan penuntutan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember bukanlah balas dendam politik.

Ketua DP menyampaikan hal tersebut pada Selasa (09/09) dalam pidato di Majelis Nasional sebagai perwakilan kelompok negosiasi parlemen.

Jung mengatakan bahwa menangani ketidakadilan sejarah dimulai dari penyelidikan menyeluruh terhadap pemberontakan, dilanjutkan ke proses pengadilan, seraya mendesak agar RUU yang bertujuan memperkuat penyelidikan terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol segera disahkan oleh parlemen.

Jung juga menuntut permintaan maaf publik dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), terkait insiden status darurat militer, sambil mengingatkan bahwa kegagalan PPP untuk memutus hubungan dengan faksi-faksi yang terlibat dalam kasus tersebut dapat menyebabkan pembubaran partai.  

Pemimpin partai berkuasa tersebut juga kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi kejaksaan, media, dan peradilan.